JK Angkat Bicara soal Pelengseran Setya Novanto

Jusuf Kalla. (JPNN)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Suara-suara yang meminta lengsernya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) kian kencang terdengar. Hal itu setelah Setnov --sapaan Setya Novanto- terseret kasus megakorupsi e-KTP. Misalnya saja yang diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Mantan ketua umum Golkar itu menyampaikan sinyal untuk mendorong dilakukannya suksesi di pucuk pimpinan partai. ’’Tentu suatu partai harus mempunyai pemimpin yang baik,’’ katanya di Kantor Wakil Presiden kemarin (25/4/2017).

JK menyampaikan hal itu ketika mengomentari kabar dari internal partai bahwa Setnov bakal menjadi tersangka dalam kasus e-KTP. Status Setnov saat ini memang masih sebatas saksi. Akan tetapi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyematkan status cegah ke luar negeri untuk dia. JK memandang, ketua umum merupakan representasi partai. Karena itu, jika seorang ketua umum menyandang status tersangka kasus korupsi, hal itu akan berdampak buruk bagi citra partai. ’’Saat ini Golkar berada dalam posisi tidak menyenangkan,’’ tuturnya.

Maka, imbuh JK, para pimpinan Partai Golkar harus mulai memikirkan langkah jika Setnov benar-benar ditetapkan sebagai tersangka. Opsinya jelas, Setnov harus lengser dan digantikan ketua umum baru. Tinggal mekanismenya yang perlu disiapkan, apakah melalui musyawarah nasional (munas) atau musyawarah nasional luar biasa (munaslub).  ’’Kalau munaslub, sisa dua tahun umur pengurus ini. Daripada nanti dua tahun munas lagi. Jadi, mungkin perlu sekaligus munas saja,’’ jelasnya.

Di antara pertimbangannya adalah efisiensi anggaran. Tentu, pengaturan waktu pelaksanaan munas atau munaslub itu bergantung internal partai. Perlu pelibatan seluruh struktur partai. Bukan hanya dewan pimpinan pusat (DPP), tetapi juga pengurus dewan pimpinan daerah (DPD). ’’Tapi, bagaimanapun, mesti ada penyelesaian kalau ketuanya tersangkut (kasus korupsi, red). Kami tunggu saja perkembangannya,’’ ucapnya.

Di sisi lain, munculnya pernyataan Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Yorrys Raweyai soal status hukum Setnov membuat internal Partai Golkar kembali menyampaikan bantahan. Ditegaskan Pengurus DPP Partai Golkar, sampai saat ini tidak ada pembahasan apa pun untuk melakukan evaluasi atas kepemimpinan Setnov. Hal yang berbeda disampaikan struktur di luar pengurus yang meminta segera dilakukan evaluasi demi penyelamatan Golkar.(bay/jun/c5/owi)